Konflik agraria di pariwisata

Di tengah pesatnya pembangunan pariwisata di Indonesia, konflik agraria seringkali muncul sebagai isu yang meruncing. Tingginya permintaan dan kebutuhan investasi terhadap pembangunan industri pariwisata memberi tantangan baru untuk stakeholder, yakni bagaimana meminimalkan konflik yang muncul akibat kurangnya komunikasi efektif dan kurangnya pemahaman mendalam tentang kebutuhan antar pihak yang berkepentingan. Tentunya, hal ini telah memicu debat kontroversial mengenai implikasi etis dan berkelanjutan dari memprioritaskan pariwisata atas hak dan kesejahteraan masyarakat lokal. 

Apa itu konflik agraria?

Konflik agraria struktural merujuk pada pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai siapa yang berhak atas akses pada tanah, sumber daya alam, dan wilayah antara suatu kelompok rakyat perdesaan dengan badan penguasa/pengelola tanah-tanah yang bergerak dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi, ataupun lainnya, dan pihak-pihak yang bertentangan tersebut berupaya dan bertindak secara langsung ataupun tidak, menghilangkan klaim pihak lain (Rachman, 2013).

Dalam analisis kami, terlalu banyak kawasan yang rentan terhadap konflik agraria. Pembangunan infrastruktur, fasilitas penginapan mewah, dan kepentingan lainnya sangat memungkinkan untuk memicu konflik atas pengalihfungsian lahan. Tentu saja, yang banyak terlibat dalam konflik ini adalah dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat lokal.

Masalah konflik agraria merupakan masalah penting yang lebih dari sekadar soal pengalihan lahan atau kompensasi finansial, tetapi juga terkait identitas dan kesejahteraan masyarakat lokal yang terdampak. Persoalan konflik agraria biasanya juga dilatarbelakangi oleh adanya ketidakjelasan dalam hal hukum tanah adat di wilayah-wilayah tertentu ketika konflik sedang berlangsung.

Belum semua tanah adat sepenuhnya diakui dan diatur dengan jelas oleh hukum menjadikan masyarakat adat dan hak–haknya dalam posisi yang rentan. Dalam konteks ini, konflik agraria juga sebagai tanda kegagalan sistem hukum yang belum mampu melindungi hak-hak masyarakat lokal dalam proses pembangunan pariwisata. 

Mengacu pada permasalahan di atas, solusi jangka panjang harus hadir lebih dari sekadar penyelesaian konflik individual, melainkan juga mencakup reformasi struktural yang memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Upaya meminimalkan konflik agraria

Pertama, diperlukan adanya langkah-langkah konkret untuk mengakui dan melindungi hak-hak tanah adat, serta memastikan bahwa pembangunan pariwisata berlangsung dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat lokal secara holistik. 

Kedua, harus dilakukan penegakan hukum yang kuat dan jelas terkait dengan hak-hak tanah adat masyarakat lokal yang mencakup peninjauan dan pembaruan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat. Selain itu, perlu adanya mekanisme partisipatif yang inklusif dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan pariwisata. Hal ini melibatkan dialog terbuka dan transparan antara pemerintah, stakeholder lain yang terkait, dan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan secara adil.

Ketiga, diperlukan upaya konkret untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam hal pengetahuan hukum, manajemen sumber daya alam, dan pemberdayaan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan program pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. Pemerintah juga harus melaksanakan pengawasan dan audit independen terhadap pelaksanaan proyek pariwisata untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan, sosial, dan budaya yang telah ditetapkan.

Baca juga: Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Inilah Tantangannya!

Upaya-upaya tersebut memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pemangku kepentingan untuk melaksanakan rekomendasi dan strategi ini dengan sungguh-sungguh, dengan memprioritaskan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam setiap tahap pembangunan pariwisata. Dengan melakukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, konflik agraria dapat dicegah dan pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan pariwisata berkontribusi secara positif bagi semua pihak yang terlibat.

Referensi:

  • Kamim, A. B. M. Menyoal Gerakan Agraria dan Tantangan Pengembangan Pariwisata di Yogyakarta.
  • Rachman, N. F. (2013). Rantai penjelas konflik-konflik agraria yang kronis, sistemik, dan meluas di Indonesia. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, (37), 1-14.
  • Syafera, A. (2024). Dampak Pembangunan Pariwisata Labuan Bajo terhadap Perubahan Hak Ulayat dan Konflik Agraria (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Previous Post

Leave A Comment