Di sisi lain, sering kita melihat banyak desa wisata yang dibangun melalui pendekatan top-down sehingga dampaknya terkadang tidak sesuai dengan harapan. Desa wisata yang dibangun secara top-down cenderung memiliki model pengelolaan yang sentralistik, di mana kebijakan dan pengambilan keputusan diatur dari atas. Hal inilah yang kemudian dapat mengurangi kreativitas dan tanggung jawab lokal.

Untuk memastikan keberlanjutan desa wisata, perlu adanya pendekatan yang lebih inklusif dengan memperkuat partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adalah investasi jangka panjang yang nantinya dapat memberikan manfaat lebih besar dibanding keuntungan ekonomi. Konsep inilah yang kemudian dikenal dengan Community-Based Tourism atau CBT.

Dalam community-based tourism, masyarakat tidak hanya dianggap sebagai penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengambil keputusan dalam pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dengan memberikan kontrol lebih besar atas inisiatif pengembangan wisata di wilayah mereka.

Lantas, bagaimana cara memaksimalkan konsep CBT di desa wisata?

Participatory Rural Appraisal (PRA) dianggap sebagai metode yang cukup efektif dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya konteks community-based tourism (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat.

Apa itu metode PRA dalam pemberdayaan masyarakat?

Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam proses pengumpulan informasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan terkait pembangunan di lingkungan perdesaan. Fokus utama metode PRA adalah memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat melalui kolaborasi, dialog, dan keterlibatan aktif.

Adimihardja & Hikmat (2003), menjabarkan bahwa terdapat tiga prinsip penerapan PRA, yaitu:

• Masyarakat dipandang sebagai subjek, bukan objek.
• Seorang peneliti memposisikan dirinya sebagai insider (orang dalam), bukan outsider (orang luar).
• Pemberdayaan dan partisipatif masyarakat dalam menentukan indikator sosial (indikator evaluasi partisipatif).

Berikut adalah beberapa alasan mengapa pemberdayaan komunitas di desa wisata lebih efektif menggunakan metode PRA.

1. Pemahaman mendalam mengenai masyarakat
   PRA memungkinkan kita mengetahui struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan pola interaksi yang ada di masyarakat lokal dan desa.
2. Identifikasi potensi dan sumber daya lokal
   Melalui teknik pemetaan partisipatif, kita dapat mengidentifikasi potensi lokal, budaya, dan kekayaan alam yang dapat diintegrasikan ke dalam pengembangan desa wisata.
3. Pemetaan tokoh kunci (local champion)
   Dengan menggunakan PRA, kita dapat memetakan tokoh kunci atau local champion dalam pengembangan desa wisata. Local champion adalah individu atau kelompok masyarakat setempat yang memiliki pengaruh positif, keterampilan, pengetahuan, dan keinginan untuk berperan aktif dalam pengembangan desa.
4. Pengetahuan lokal yang mendalam
   PRA membantu kita menggali pengetahuan lokal dan kearifan tradisional yang mungkin terabaikan dalam pendekatan pengembangan konvensional. Pengetahuan lokal tersebut dapat menjadi dasar untuk merancang pengalaman wisata yang autentik dan relevan sesuai dengan karakter desa ataupun masyarakatnya.
5. Pemahaman dampak sosial dan budaya
   PRA juga membantu kita dalam memahami dampak sosial dan budaya yang mungkin timbul dari pengembangan di desa wisata. Hal ini akan menjadi pertimbangan setiap konsultan pariwisata dalam membuat perencanaan yang lebih bijaksana untuk meminimalkan dampak negatif.
6. Pemetaan potensi konflik
   Melalui pendekatan partisipatif, PRA dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik atau dampak negatif yang mungkin timbul dari pengembangan desa wisata. Dengan begitu, kita dapat melakukan manajemen konflik lebih awal.
7. Perencanaan yang berbasis pada kebutuhan
   Dengan metode PRA, perencanaan pengembagan desa wisata menjadi lebih berbasis pada kebutuhan dan aspirasi lokal.
8. Peningkatan kapasitas lokal
   PRA tidak hanya digunakan untuk menghasilkan proyek pengembangan, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan perencanaan di desa wisata. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang mendukung pengelolaan dan pemberdayaan diri mereka sendiri.
9. Keberlanjutan pariwisata berbasis masyarakat
   PRA dapat menjadi fondasi untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Dengan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat, proyek dapat dirancang agar memberikan manfaat jangka panjang.

Alasan-alasan di atas mengundang kita untuk merenung tentang kebenaran, bahwa teori dalam perguruan tinggi tidak selalu cukup dalam merancang dan melaksanakan proyek pengembangan di desa. Walaupun memiliki gelar dan pengetahuan akademis yang tinggi, seringkali kita menemui ketidaksesuaian antara solusi yang diusulkan oleh ilmu pengetahuan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat.

Renungan di atas juga menggarisbawahi bahwa kesuksesan pengembangan desa wisata tidak hanya bergantung pada ketersediaan gelar akademis, tetapi juga pada kemampuan untuk mendengarkan dan belajar dari masyarakat. Inilah yang membuat keseimbangan antara ilmu dan kearifan lokal menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca juga: Tantangan Pengembangan Desa Wisata di Indonesia

Langkah penyusunan rencana pengembangan di desa wisata menggunakan metode PRA

Berdasarkan pengalaman kami di lapangan, beberapa metode ini terbukti efektif digunakan untuk merancang dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang berorientasi pada partisipasi masyarakat.

1. Pemetaan partisipatif
   Umumnya, kita dapat melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi potensi dan tantangan yang dialami oleh masyarakat ataupun desa. Peta yang dibuat bersama masyarakat dapat menjadi alat komunikasi visual yang kuat untuk merencanakan pengembangan desa wisata berbasis kearifan dan sumber daya lokal.
2. Analisis pohon masalah
   Metode ini biasanya dikenal dengan istilah “pohon masalah” karena masyarakat bersama-sama mengidentifikasi persoalan/akar masalah. Setelahnya, masyarakat akan bersama-sama mencari solusi yang didasarkan pada pengetahuan, budaya, sumber daya, dan lainnya.
3. Wawancara partisipatif
   Seperti wawancara yang dilakukan pada umumnya. Wawancara partisipatif melibatkan masyarakat dalam proses pengumpulan data sehingga memungkinkan mereka untuk berbicara tentang pengalaman dan pengetahuan mereka. Hasil dari wawancara partisipatif dapat memberikan perspektif mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Diskusi kelompok terfokus atau FGD
   Diskusi kelompok terfokus biasanya melibatkan kelompok-kelompok kecil yang menitikberatkan untuk menggali pandangan, ide, dan pengalaman terkait dengan topik tertentu.
5. Pemetaan aset dan sumber daya
   Pemetaan aset dan sumber daya desa yang melibatkan masyarakat ditujukan untuk mengidentifikasi kekayaan lokal yang dapat dikembangkan menjadi atraksi. Hal ini mencakup sumber daya alam (termasuk flora dan fauna), budaya, manusia, dan kalender musim.
6. Simulasi permainan peran
   Untuk membuat kegiatan terlihat lebih interaktif dan edukatif, kita bisa melibatkan masyarakat dalam permainan peran atau simulasi. Kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam memahami dampak keputusan dan membangun perencanaan.
7. Pemetaan rantai nilai
   Pemetaan rantai nilai dapat membantu kita dan masyarakat di desa dalam memahami bagaimana kegiatan-kegiatan wisata dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan potensi ekonomi desa.
8. Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL)
   Bersama dengan masyarakat, kita bisa merumuskan RTL atau rencana tindak lanjut. Penyusunan RTL menjadi salah satu langkah penting dalam program pemberdayaan masyarakat. Umumnya, RTL berisi langkah-langkah konkret untuk pengembangan desa yang dihasilkan dari analisis dan partisipasi masyarakat. Selain itu, RTL dibuat untuk memetakan mitra-mitra potensial yang akan dilibatkan dalam setiap kegiatan.

Keberhasilan PRA tercermin dalam bagaimana kita mampu merangkul kearifan lokal sebagai landasan pengembangan di desa wisata. Melalui dialog dan kolaborasi, metode ini dapat membangun jembatan antara pengetahuan lokal dan ide-ide inovatif yang mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Pentingnya kearifan lokal bukan sekadar syarat dalam membuat desa wisata yang autentik, tetapi fondasi pembangunan yang relevan dan seimbang. Dengan begitu, kita bisa menghasilkan proyek-proyek yang memupuk identitas kultural, menghargai lingkungan, dan memberikan nilai tambah pada setiap potensi yang ada di desa.

*Keterangan: Tulisan berdasarkan pengalaman pribadi dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat melalui organisasi Desa Wisata Institute.

Referensi:

Adimihardja, Kusnaka & Hikmat, Harry, (2003). Participatory Research Appraisal: Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Humaniora Bandung.

The post Panduan Praktis Metode PRA untuk Pemberdayaan Komunitas dalam Pengembangan Desa Wisata appeared first on Insan Wisata Consulting.

Bahkan, pemerintah juga melaksanakan Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) yang melibatkan beberapa kementerian, seperti Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

P3TB sendiri dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas serta akses terhadap pelayanan dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan pariwisata, salah satunya di desa wisata. Merujuk data Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2022, tercatat ada sebanyak 3.416 desa wisata di 34 provinsi. Tak heran, pemerintah cukup menaruh perhatian serius terhadap pengembangan desa wisata. Apa alasannya?

Selain sebagai bentuk diversifikasi destinasi wisata, pengembangan desa wisata ditujukan untuk menciptakan peluang ekonomi dan pengembangan infrastruktur pada daerah yang belum terjamah. Dengan begitu, hadirnya desa wisata diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Di sisi lain, pengembangan desa wisata dipercaya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Aktivitas pariwisata di desa juga berpeluang untuk memberi nilai tambah, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Pengertian desa wisata

Sebelum kami membahas lebih jauh mengenai permasalahan pengembangan desa wisata, kami akan mengulas tentang apa yang dimaksud desa wisata?

Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti, Wiendu, 1993:2)

Sementara Inskeep (1991) menjelaskan bahwa desa wisata adalah bentuk pariwisata di mana sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat.

Dari dua penjelasan di atas, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa konsep tersebut disebut sebagai desa wisata?

Dalam praktiknya, sebuah desa dapat disebut sebagai desa wisata apabila di dalam pengelolaannya terdapat integrasi antara atraksi (paket wisata) dan akomodasi (homestay). Di samping itu, terdapat pemaknaan bahwa pengembangan desa wisata bukan hanya sebagai sarana rekreasi. Melainkan juga untuk kegiatan edukasi dalam bentuk mempelajari kehidupan masyarakat/lingkungan setempat.

Konsep desa wisata juga memperhatikan praktik penyelenggaraan pelibatan/pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia. Dalam teori pariwisata, konsep ini dikenal dengan istilah community based tourism atau pariwisata berbasis masyarakat.

Community based tourism merupakan sebuah konsep pengembangan suatu destinasi wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal di mana mereka turut andil dalam perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian pendapat (Goodwin dan Santili, 2009).

Sedangkan Suansri (2003), menyebutkan bahwa community based tourism (CBT) adalah pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlajutan lingkungan, sosial, dan budaya. Dengan begitu, CBT menjadi salah satu pendekatan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Tantangan pengembangan desa wisata di Indonesia

Lebih dari lima tahun penulis berkecimpung dalam aktivitas pengembangan desa wisata, baik dalam program pendampingan maupun riset. Dalam perjalanan tersebut, setidaknya terdapat beberapa isu strategis dan tantangan pengembangan desa wisata yang berhasil dipetakan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Disharmoni kelembagaan dan kurangnya dukungan pemerintah

Dalam kacamata kami sebagai konsultan pariwisata, disharmoni kelembagaan dapat ditunjukan dengan adanya perbedaan visi misi antarkelompok. Selain itu, kendala lain yang umum dijumpai adalah kurangnya koordinasi/komunikasi antarlembaga. Akibatnya, pengelola atau komunitas rentan mendapat konflik dan kesulitan dalam mengambil keputusan.

Disharmoni kelembagaan juga dapat dilihat dari adanya ketidakseimbangan kekuasaan. Jika salah satu lembaga memiliki kontrol yang dominan tanpa melibatkan pihak lain, kondisi ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan berpotensi menjadi konflik.

2. Minim inovasi

Desa wisata yang saat ini berada dalam klasifikasi level mandiri tentu sudah berproses cukup lama. Proses tersebut tentunya juga menghadirkan inovasi-inovasi baru sehingga membuat eksistensinya tidak tenggelam. Dengan begitu, melakukan inovasi sangatlah penting untuk menghadapi persaingan dan memenuhi kebutuhan/tren.

Permasalahan klasik yang sering dijumpai pada desa wisata yang minim inovasi adalah tidak adanya kesadaran dalam mengembangkan potensinya. Inovasi juga sulit muncul lantaran masyarakat lebih menyukai cara-cara tradisional dalam mengelola desa wisata.

Di sisi lain, semangat berinovasi dapat menjadi kempis karena adanya ketidakstabilan kebijakan dan kurangnya dukungan pemerintah. Jika kebijakan pengembangan desa wisata tidak konsisten, tentu akan membingungkan dan menghalangi upaya inovasi dari masyarakat.

3. Sulitnya menemukan local champion

Jika mau belajar dari kisah desa wisata yang sukses, desa wisata bisa eksis karena peran besar local champion. Sebut saja Desa Wisata Pentingsari yang dibesarkan oleh mendiang Doto Yogantoro, Desa Wisata Pujon Kidul dengan sosok kepala desa sukses; Udi Hartoko, dan Desa Wisata Nglanggeran yang dipelopori oleh anak-anak muda, termasuk Sugeng Handoko.

Sosok local champion sangatlah dibutuhkan untuk memobilisasi sumber daya manusia, menginspirasi, dan memotivasi masyarakat lokal. Meski bukan berangkat dari profesi ahli pariwisata, mereka terbukti memiliki dedikasi yang tinggi untuk terus konsisten mengembangkan desa wisata.

4. Hanya mampu menangkap, belum bisa menahan lama tinggal wisatawan

Dalam praktiknya, pada akhirnya desa wisata cukup puas berjualan tiket masuk daya tarik wisata saja. Persoalan inilah yang membuat pemaknaan desa wisata bergeser menjadi wisata desa. Mengapa demikian?

Kurangnya variasi daya tarik dan kegiatan di desa wisata tentu saja dapat membuat wisatawan merasa kurang tertarik untuk tinggal lebih lama. Untuk itu, kunci untuk menahan lama tinggal wisatawan tentu saja dengan menawarkan paket wisata yang lebih beragam. Di samping itu, diperlukan adanya akomodasi berupa homestay yang dapat menahan lama tinggal wisatawan sehingga tidak perlu menginap di luar.

5. Kolaborasi terbatas dan minimnya perencanaan yang matang

Di lapangan, kami sering menjumpai desa wisata yang hanya mengandalkan bantuan/kontribusi dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata. Padahal, sejatinya pemerintah memiliki keterbatasan, baik dalam permodalan maupun bantuan program lainnya. Hal inilah yang membuat desa wisata menjadi jalan di tempat.

Dalam pariwisata, kita mengenal kolaborasi pentaheliks, yakni masyarakat, pemerintah, swasta, perguruan tinggi/akademisi, dan media. Di era ini, banyak kesempatan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan desa melalui program pengabdian masyarakat ataupun riset. Bahkan, pihak swasta lewat dana CSR-nya (tanggung jawab sosial perusahaan) siap disalurkan. Permasalahannya, banyak desa wisata yang belum memiliki konsep dan perencanaan yang matang.

Minimnya perencanaan akan mengakibatkan pencapaian yang tidak maksimal sehingga tidak mengalami perkembangan, bahkan eksistensinya dapat memudar. Untuk mengatasi dua permasalahan tersebut, pengelola perlu membuat rencana aksi yang merangkum kebutuhan dari aspek destinasi, kelembagaan, industri, dan pemasaran. Rencana aksi harus mencakup tujuan jangka pendek-menengah-panjang, tindakan prioritas, alokasi sumber daya, dan pemetaan kemitraan.

6. Minim storytelling atau kemampuan bercerita

Tantangan pengembangan desa wisata selanjutnya adalah minimnya storytelling atau kemampuan bercerita. Storytelling atau cerita memiliki peran penting dalam mempromosikan, mengembangkan desa wisata, dan membangun identitas desa wisata. Melalui storytelling yang baik, desa wisata dapat mengkomunikasikan identitas, sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang bermakna kepada wisatawan. Dengan begitu, wisatawan akan ikut terlibat serta memiliki pengalaman yang berkesan.

Perlu dipahami, storytelling bukan hanya sebatas sejarah ataupun narasi yang diwariskan dari nenek moyang. Pengelola bersama masyarakat dapat melakukan identifikasi cerita-cerita yang unik dan relevan dengan atraksi yang ditawarkan desa wisata. Cerita tersebut dapat meliputi legenda lokal, tradisi budaya, tokoh-tokoh bersejarah, kearifan lokal, atau kisah sukses dari masyarakat desa.

Kemasan storytelling yang baik juga dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan. Dengan begitu, atraksi tidak akan terkesan membosankan sehingga menciptakan pengalaman yang berarti dan memikat bagi wisatawan.

Baca juga: Storytelling: Membangun Koneksi Emosional di Destinasi Wisata

7. Rentan duplikasi

Tidak dapat dipungkiri, kisah sukses desa wisata dapat menginspirasi desa-desa lain untuk melakukan hal serupa. Namun, fatalnya banyak desa yang cenderung melakukan duplikasi konsep ataupun atraksi sehingga terkesan tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat ataupun lingkungannya.

Misalnya saja, sebuah desa wisata menjadi viral lantaran menjadi perbincangan di media sosial karena berhasil mengembangkan objek swafoto berupa instalasi seni di sawah. Ada juga desa yang sukses meraup miliaran karena berhasil mengembangkan kolam renang. Kondisi ini kemudian diduplikasi oleh desa tetangga dengan membuat objek atau atraksi yang sama.

Nah, duplikasi atraksi mungkin saja mengakibatkan hilangnya keunikan dan daya tarik sebuah desa wisata. Hal ini tentunya dapat mengurangi minat dan motivasi wisatawan untuk mengunjungi desa wisata. Belum lagi jika secara geografis beberapa desa wisata dengan konsep yang sama berada di wilayah yang berdekatan. Tidak menutup kemungkinan, akan timbul persaingan yang tidak sehat.

8. Minimnya keterlibatan komunitas lokal

Menggandeng masyarakat lokal dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata adalah kunci keberlanjutan. Pemberdayaan ekonomi lokal dan pelestarian budaya dapat tercapai melalui partisipasi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat lokal adalah pewaris pengetahuan lokal, tradisi, dan kearifan lokal. Dengan melibatkan masyarakat lokal, desa wisata dapat memastikan bahwa budaya mereka dihormati dan dilestarikan.

Keterlibatan masyarakat lokal juga menciptakan nilai tambah. Ketika masyarakat setempat terlibat dalam usaha pariwisata, mereka dapat memeroleh pendapatan dari layanan, penjualan produk lokal, atau bahkan melalui jasa akomodasi homestay. Dengan begitu, pengembangan desa wisata dapat meningkatkan taraf hidup komunitas lokal.

9. Minimnya pemahaman terkait manajemen risiko dan pelestarian lingkungan

Peningkatan jumlah wisatawan dapat berdampak negatif pada lingkungan di desa wisata jika tidak dikelola dengan bijak. Hal ini juga termasuk pengelolaan limbah, konservasi alam, dan pemeliharaan keanekaragaman hayati.

Di sisi lain, peningkatan aktivitas manusia seperti pembangunan infrastruktur dapat mengubah ekosistem alami dan merusak habitat lokal. Menjaga dan melestarikan area-area penting dan penerapan prinsip-prinsip desain ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif dari pariwisata. Untuk itu, pemantauan dan pengelolaan sumber daya alam perlu diintegrasikan dalam perencanaan pengembangan desa wisata.

Meski banyak tantangan dalam pengembangan desa wisata, kami percaya bahwa setiap desa memiliki keunikan dan nilai-nilai lokal yang beragam. Untuk bisa eksis dan diminati pasar, desa wisata harus mengidentifikasi keunikan tersebut dan mempromosikannya secara kontinu. Di samping itu, masyarakat perlu memastikan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, termasuk dalam pengaturan standar kualitas dan konservasi terhadap lingkungan.

Referensi:

• Godwin, Harold dan Santili, Rosa. 2009. Community Based Tourism: A Success?. ICRT Occasional Paper 1.
• Inskeep, E. 1991. Tourism Planning, and Integrated and Sustainable Development Approach. New York: Van Nostrand Reinhold.
• Nuryanti, W. 1993. Concept, Perspective and Challenges. Makalah bagian dari Laporan Koferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
• Suansri, Pontjana. 2003. Community Based Tourism Hand Book. Rest Project World Tourism Organization.

The post Tantangan Pengembangan Desa Wisata di Indonesia appeared first on Insan Wisata Consulting.

Di samping itu, keberhasilan pengembangan pariwisata sangat bergantung pada partisipasi dan dukungan dari masyarakat lokal. Tanpa dukungan masyarakat, pengembangan pariwisata berpotensi mendapatkan tantangan dan permasalahan. Misalnya saja, resistensi terhadap perubahan, ketidakharmonisan dengan pemerintah lokal, bahkan konflik sosial.

Sumber daya alam menjadi aset penting yang perlu dijaga keberlansungannya sebagai aset bisnis. Namun, partisipasi masyarakat lokal harus diakui dan dihargai sebagai modal utama dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan begitu, pembangunan pariwisata harus menempatkan masyarakat lokal menjadi bagian dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan kegiatan kepariwisataan. Di sisi lain, meski masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama, keberhasilan pengembangan pariwisata memerlukan kolaborasi dan kemitraan yang kuat antarpemangku kepentingan.

Pengertian CBT (Community Based Tourism)

Mungkin Anda bertanya-tanya, apa yang dimaksud CBT atau community based tourism? Untuk mendapatkan gambarannya secara teoretis, silakan simak beberapa penjelasan berikut ini.

Suansri (2003:14), mendefinisikan CBT atau community based tourism sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya. CBT juga menjadi alat bagi pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan atau dengan kata lain CBT merupakan alat bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Sementara menurut World Tourism Organization (UNWTO), community based tourism atau pariwisata berbasis masyarakat didefinisikan sebagai suatu bentuk pariwisata berkelanjutan yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan tentang kebijakan pariwisata dan penggunaan sumber daya lokal sehingga memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat lokal dan mempromosikan pemahaman saling menguntungkan antara wisatawan dan masyarakat setempat.

Dalam praktiknya di lapangan, CBT atau pariwisata berbasis masyarakat biasanya dikelola oleh komunitas lokal sehingga dampak ekonomi dan sosialnya dapat langsung dirasakan. Jenis komunitas lokal ini pun beragam. Ada yang berbentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), kelompok usaha masyarakat atau pengelola wisata, komunitas, karang taruna, dan lainnya. Bahkan, ada pula yang pengelolaannya di bawah badan usaha milik desa (BUMDesa) dan koperasi.

CBT juga memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk memeroleh nilai tambah dan meningkatkan keterampilan dalam bidang yang berhubungan dengan pariwisata. Bisa dalam pengelolaan akomodasi seperti homestay, kegiatan wisata seperti pemandu, atau pengembangan produk lokal seperti kerajinan/suvenir. Selain itu, pendekatan CBT juga dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan aset alam dan budaya, serta meningkatkan kesadaran mengenai isu lingkungan dan sosial.

Prinsip Community Based Tourism

Salah satu tolok ukur keberhasilan praktik pariwisata berbasis masyarakat di destinasi wisata juga dapat diukur melalui ASEAN CBT Standard. Standardisasi ini disusun untuk mengatur dan mempromosikan pariwisata berbasis masyarakat di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

Beberapa prinsip pariwisata berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pelibatan masyarakat
   Menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan terkait pembangunan pariwisata. Pelibatan masyarakat juga ditujukan agar pengelolaan dapat berjalan secara transparan.
2. Mendorong penggunaan pemasok setempat
   Menekankan pentingnya penggunaan bahan-bahan lokal yang didapat langsung dari kawasan destinasi ataupun daerah sekitarnya.
3. Kolaborasi antarpihak dan memeroleh pengakuan dari otoritas terkait
   Membangun kerja sama dengan pihak-pihak (stakeholder) terkait sangatlah penting. Dalam hal ini, kita mengenal dengan konsep pentaheliks yang terdiri dari unsur pemerintah, bisnis/swasta, media, akademisi, dan komunitas. Sementara pengakuan dari otoritas terkait dapat dibuktikan dengan adanya legalitas atau SK di level pemerintah desa ataupun kabupaten/kota.
4. Kelestarian lingkungan
   Menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam selama pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.
5. Pelestarian budaya
   Menekankan pentingnya menjaga kelestarian budaya dan warisan budaya setempat selama pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.
6. Manfaat bagi masyarakat lokal
   Menekankan pentingnya memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang merata bagi masyarakat lokal. Prinsip ini juga menekankan penerapan mekanisme pembagian keuntungan yang adil dan transparan. Di samping itu, CBT digunakan sebagai alat untuk mempromosikan kesetaraan gender dan hak asasi manusia.
7. Keselamatan dan kesehatan
   Memastikan keselamatan dan kesehatan wisatawan dan masyarakat lokal selama pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.
8. Kualitas dan kepuasan
   Menekankan pentingnya memberikan pengalaman wisata yang berkualitas bagi wisatawan, serta memastikan kepuasan wisatawan dan masyarakat lokal.
9. Bertujuan agar dapat mandiri secara finansial
   Adanya pengembangan pariwisata dengan konsep CBT diarahkan untuk memberikan nilai tambah sehingga masyarakat dan destinasi dapat mandiri secara finansial. Di samping itu, diharapkan destinasi dapat membuat perencanaan jangka panjang yang akan diturunkan dari generasi ke generasi berdasarkan sumber daya/aset yang dimiliki.

Tujuan CBT (Community Based Tourism) atau pariwisata berbasis masyarakat

Nah, mengapa pembangunan pariwisata perlu melibatkan masyarakat? Pelibatan masyarakat melalui pendekatan CBT tentunya dapat memberikan banyak dampak positif yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat selaku tuan rumah dan pengunjung (wisatawan). Dalam CBT, wisatawan diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat dengan cara mengenal kebudayaan, tradisi, serta pembelajaran kehidupan sehari-hari mereka.

Jika konsep CBT atau pariwisata berbasis masyarakat dapat berjalan dengan maksimal, terdapat beberapa tujuan yang dapat tercapai, seperti:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat
   Konsep CBT hadir guna memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan pariwisata.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal
   Pendekatan CBT hadir untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat lokal karena mereka akan dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan kepariwisataan. Manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung misalnya saja peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan pengembangan keterampilan.
3. Mempromosikan pelestarian lingkungan dan budaya
   Konsep CBT menjadi alat untuk mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan karena masyarakat dan wisatawan akan ikut serta dalam pelestarian lingkungan dan budaya.
4. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman wisatawan
   Tidak dapat dipungkiri, praktik CBT dapat memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk belajar tentang budaya dan kehidupan sehari-hari di destinasi.

Dengan begitu, CBT dapat menjadi alat penting dalam pembangunan pariwisata yang memiliki fungsi meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, mempromosikan kelestarian lingkungan dan budaya, dan memberikan pengalaman wisata yang berkualitas.

Praktik pariwisata berbasis masyarakat atau CBT di destinasi pariwisata

Belum lama ini, tepatnya di tahun 2023, beberapa desa wisata di Indonesia mendapatkan penghargaan dalam ajang The 3rd ASEAN Community Based Tourism Award 2023-2025. Beberapa di antaranya adalah Desa Wisata Wae Rebo (NTT), Desa Wisata Pentingsari (Yogyakarta), Desa Wisata Silokek (Sumatra Barat), Desa Wisata Tamansari (Jawa Timur), dan Desa Wisata Pemuteran (Bali).

Mari kita ambil satu contoh dari desa wisata inspiratif di atas, yakni praktik CBT di Desa Wisata Pentingsari yang berada di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Mengangkat tema “Desa Wisata Alam, Budaya, dan Pertanian yang Berwawasan Lingkungan”, desa wisata ini sudah dirintis sejak 2008 oleh masyarakat lokal.

Sekilas, tak ada yang menarik dari Dusun Pentingsari. Potensi utamanya adalah kehidupan sehari-sehari masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Di desa ini, wisatawan akan belajar mengenal tradisi dan nilai-nilai masyarakat perdesaan. Tak heran, target pasarnya adalah wisatawan yang tinggal di kota-kota besar dan jauh dari perdesaan. Nah, apa saja peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata?

Dalam kasus ini, kami mengambil contoh paket live in. Paket wisata ini menawarkan atraksi berupa belajar kesenian karawitan (gamelan), membuat wayang dari rumput, dan praktik bertani. Tak ada yang istimewa dari paket wisata yang ditawarkan. Namun, semua didesain dengan melihat aset alam dan budaya yang dimiliki. Masyarakatnya pun terlibat aktif dalam memberikan pelayanan dan menjaga lingkungan perdesaan agar tetap asri supaya wisatawan nyaman tinggal berlama-lama.

Paket wisata live in Desa Wisata Pentingsari juga menawarkan akomodasi penginapan berupa homestay. Paket wisata ini mengajak wisatawan untuk tinggal di rumah masyarakat lokal dan belajar tentang kehidupan masyarakat secara langsung. Adanya program pengembangan homestay ini tentunya memberi kesempatan bagi wisatawan untuk mendapatkan pengalaman yang lebih autentik dan berkualitas.

Dari praktik CBT tersebut, Desa Wisata Pentingsari merupakan contoh pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang sukses. Pengembangan pariwisata di Dusun Pentingsari telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Misalnya saja, peningkatkan pendapatan, terciptanya lapangan kerja baru, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berkat konsistensi dan komitmen bersama dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan, Desa Wisata Pentingsari juga mendapat beberapa penghargaan. Sebut saja penghargaan dalam ajang Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) kategori ekonomi pada tahun 2017 dan 100 Top Destinasi Wisata Berkelanjutan di Dunia versi Global Green Destinations Days pada 2019.

Referensi:

• Suansri, Potjana. (2003). Community Based Tourism Handbook. Thailand : REST Project

The post Praktik CBT atau Pariwisata Berbasis Masyarakat di Destinasi Pariwisata appeared first on Insan Wisata Consulting.