Pembangunan desa di Indonesia saat ini diarahkan untuk mampu menjawab tantangan global sekaligus mengoptimalkan peluang lokal. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan potensinya secara mandiri. Dengan demikian, desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan telah bertransformasi menjadi subjek yang aktif menentukan arah masa depannya.

Dalam kerangka pembangunan desa, pariwisata menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung diversifikasi ekonomi. Selama ini, perekonomian perdesaan umumnya bertumpu pada sektor primer seperti pertanian dan perkebunan. Di Kabupaten Bengkalis, perkebunan kelapa sawit telah lama menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat. Meskipun memberikan kontribusi signifikan, ketergantungan pada satu komoditas mengandung risiko, antara lain fluktuasi harga global, potensi degradasi lingkungan, serta terbatasnya peluang kerja bagi generasi muda. Oleh karena itu, menghadirkan sektor alternatif yang mampu menopang ekonomi desa secara berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak. Dalam konteks inilah, pariwisata hadir bukan untuk menggantikan sektor perkebunan, melainkan sebagai pelengkap strategis yang membuka peluang ekonomi baru, memperluas lapangan kerja, sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Desa Balai Pungut memiliki potensi wisata yang kaya dan beragam. Jejak sejarah desa ini erat kaitannya dengan Kerajaan Siak. Nama “Balai Pungut” sendiri berasal dari fungsi historisnya sebagai tempat Raja Siak mengambil peti hasil pungutan dari wilayah Batin Delapan. Narasi sejarah ini, apabila dikemas dengan baik, dapat menjadi identitas sekaligus daya tarik wisata yang unik.

Tujuan Penyusunan

1. Menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis untuk pengembangan pariwisata Desa Balai Pungut dalam 15 tahun (2025—2040), sebagai panduan bagi semua pihak terkait.
2. Menganalisis potensi wisata dan merumuskan strategi pengembangan yang efektif.
3. Menyusun rencana aksi dengan program dan kegiatan konkret yang jelas, serta penanggung jawab di lapangan.
4. Membangun kelembagaan dan sistem hukum yang mendukung pengelolaan pariwisata secara transparan dan partisipatif.
5. Menyusun strategi untuk menghadapi risiko eksternal, seperti perubahan iklim dan bencana, guna melindungi aset alam dan budaya.