Perjalanan klasifikasi desa wisata di Kabupaten Sleman selama periode 2016–2026 menunjukkan bahwa pembangunan desa wisata merupakan proses yang dinamis dan adaptif. Dalam satu dekade tersebut, jumlah desa wisata yang tercatat dalam klasifikasi mengalami peningkatan dari 31 desa wisata pada tahun 2016, 47 desa wisata pada tahun 2018, 53 desa wisata pada tahun 2020, 80 desa wisata pada tahun 2022, dan mencapai 81 desa wisata pada tahun 2024. Pada tahun 2026, jumlahnya menjadi 74 desa wisata aktif.

Perjalanan tersebut berlangsung di tengah berbagai dinamika yang memengaruhi sektor pariwisata, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Selama satu dekade terakhir, desa wisata di Kabupaten Sleman menghadapi berbagai policy shocks dan guncangan eksternal, mulai dari erupsi Merapi dan bencana hidrometeorologi, pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan mobilitas wisatawan secara global, perubahan kebijakan fiskal pemerintah, hingga ketidakpastian ekonomi akibat konflik geopolitik di berbagai kawasan dunia.

Berbagai perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan, tetapi mengubah pola perjalanan, preferensi pasar, strategi pengelolaan destinasi, serta arah kebijakan pembangunan pariwisata. Dalam konteks tersebut, keberhasilan desa wisata tidak lagi semata ditentukan oleh besarnya potensi yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan untuk beradaptasi terhadap berbagai guncangan kebijakan (policy shocks) dan perubahan lingkungan strategis melalui penguatan kelembagaan, inovasi produk, kolaborasi multipihak, digitalisasi, serta partisipasi masyarakat (Al Anshori et al., 2026).

Pengalaman Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa kapasitas adaptasi tidak hanya dimiliki desa wisata, tetapi juga tercermin pada sistem klasifikasinya. Selama sepuluh tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Sleman konsisten melaksanakan klasifikasi setiap dua tahun sebagai mekanisme evaluasi dan pembinaan berkala. Konsistensi ini memungkinkan instrumen klasifikasi terus disesuaikan dengan perkembangan regulasi daerah dan nasional, arah kebijakan pariwisata, dinamika pengelolaan desa wisata, serta isu global yang memengaruhi sektor ini. Dengan demikian, perkembangan satu dekade terakhir tidak hanya terjadi pada desa wisata, tetapi juga pada sistem evaluasi yang digunakan pemerintah daerah.

Transformasi tersebut memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis potensi (resource-based assessment) menuju pendekatan berbasis kinerja dan kapasitas adaptif (performance and adaptive capacity-based assessment). Pada periode awal, instrumen lebih berorientasi pada identifikasi atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan potensi dasar lainnya. Seiring meningkatnya kompleksitas pembangunan pariwisata, fokus penilaian bergeser pada kualitas tata kelola, efektivitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, digitalisasi, kemitraan, keberlanjutan lingkungan, serta kemampuan destinasi dalam merespons perubahan. Pergeseran paradigma ini sejalan dengan perkembangan konsep adaptive governance yang menempatkan kapasitas belajar, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi sebagai fondasi utama destinasi pariwisata berkelanjutan (Folke et al., 2005; Prayitno et al., 2026).

Perubahan paradigma menunjukkan pergeseran dari orientasi kuantitas menuju kualitas. Jika pada fase awal pengembangan menekankan peningkatan jumlah desa wisata untuk pemerataan pembangunan, kini arah pengembangan bergeser pada peningkatan tata kelola, daya saing, dan keberlanjutan. Desa wisata tidak lagi cukup memiliki potensi wisata, tetapi harus mampu mengelola destinasi secara profesional, memberikan manfaat ekonomi inklusif, menjaga lingkungan dan budaya, memanfaatkan teknologi digital, serta memenuhi standar pelayanan untuk bersaing di tingkat nasional dan global. Pergeseran ini sejalan dengan pembangunan pariwisata yang menempatkan keberlanjutan sebagai bagian penting dari daya saing destinasi.

Dalam perspektif tersebut, desa wisata dapat dipahami sebagai organisme yang hidup. Desa wisata dapat tumbuh, berkembang, naik kelas, mengalami stagnasi, bahkan vakum apabila kehilangan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Sebaliknya, desa wisata yang mampu memperkuat kelembagaan, menjaga partisipasi masyarakat, membangun jejaring kolaborasi, dan terus berinovasi akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, status klasifikasi tidak bersifat permanen, melainkan merupakan potret kondisi desa wisata pada waktu tertentu yang dapat berubah sesuai dengan dinamika kapasitas pengelolaannya. Pandangan ini juga sejalan dengan konsep destination resilience yang menempatkan adaptasi berkelanjutan sebagai faktor utama dalam mempertahankan keberlangsungan destinasi wisata (Biggs et al., 2012; Al Anshori et al., 2026).

Pada akhirnya, satu dekade penyelenggaraan klasifikasi desa wisata di Kabupaten Sleman memberikan pelajaran bahwa keberlanjutan bukan hanya kemampuan mempertahankan kondisi yang sama, melainkan kemampuan untuk terus bisa beradaptasi terhadap perubahan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan secara konsisten setiap dua tahun, penyempurnaan instrumen secara berkala, serta kemampuan merespons perkembangan kebijakan dan tantangan global merupakan fondasi penting dalam membangun desa wisata yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun global. Dengan demikian, klasifikasi desa wisata tidak lagi dipandang sekadar sebagai instrumen penilaian atas capaian desa wisata, melainkan sebagai mekanisme pembelajaran yang mendorong peningkatan kualitas dan keberlanjutan desa wisata.